Ditetapkannya Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah merubah paradigma pembangunan desa. Dulu, pembangunan dilaksanakan secara top down dengan memposisikan desa sebagai obyek pembangunan. Namun saat ini pembangunan telah dilaksanakan dengan model bottom up yang memposisikan desa sebagai subjek pembangunan. Konsekuensinya, pemerintah dan masyarakat desa memiliki andil yang besar dalam menentukan pembangunan wilayahnya. Untuk merealisasikan perubahan paradigma tersebut, Pemerintah Pusat telah menyuntikkan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan disertai dengan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah.
Salah satu upaya pemerintah desa dalam memajukan wilayahnya adalah dengan cara mengelola sektor pariwisata. Sektor ini dirasa mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi desa. Dengan anugrah bentang alam yang indah dan keberagaman budaya, desa memiliki potensi yang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh desa dalam mengembangkan sektor ini adalah penyebarluasan informasi destinasi wisata desa dan meningkatkan aksesibilitas sarana transportasi menuju lokasi wisata. Hal ini dapat dibuktikan melalui kisah sukses dari desa yang berhasil mengembangkan wisatanya.
Salah satu konsep yang dapat dijadikan acuan oleh desa dalam pengembangan sektor wisata adalah Sustainable Development. Melalui penggabungan dua konsep pembangunan wisata desa dan pembangunan berkelanjutan dapat memunculkan satu konsep baru yakni pembangunan desa wisata berkelanjutan. Adapun berikut merupakan enam tahap implementasi dari konsep pembangunan desa wisata berkelanjutan:
Tahap pertama, yaitu tahapan analisa potensi. Tahapan ini meliputi pemetaan potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh desa. Setelah itu, juga meliputi pemetaan aktor yang ada di masyarakat dan kondisi sosiologis desa. Proses pemetaan potensi ini merupakan langkah awal yang mempunyai peran dasar dan kunci suksesnya pembentukan desa wisata. Terkadang, tidak semua anggota masyarakat menyadari potensi yang ada di desanya. Misalnya, luas wilayah desa yang tidak mungkin setiap orang memahami seluruhnya. Padahal luasan ini selalu mengalami perkembangan sebagai akibat dari proses pembangunan yang merubah kondisi potensi luasan yang ada. Selanjutnya, juga terdapat kondisi pertambahan populasi penduduk dan perkembangan teknologi. Keduanya, mempengaruhi perubahan potensi yang ada di desa.
Kondisi demografi desa memiliki andil yang penting dan perlu untuk diperhatikan dalam pemetaan potensi. Dapat dicontohkan dengan pertumbuhan anak muda yang ada di desa. Progresivitas ini secara otomatis menyediakan potensi sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja. Di tambah kemampuan generasi muda yang dekat dengan teknologi informasi, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembentukan desa wisata.
Tahap kedua adalah proses konsolidasi aktor yang ada di desa. Pemahaman persepsi antar aktor desa mengenai pembangunan desa wisata sangat penting untuk digapai. Dalam tahap ini para aktor desa, seperti: pemerintah, ketua organisasi tingkat desa (Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, dll.), pengusaha, petani/nelayan, tokoh budaya, tokoh agama, dan lain-lain, harus diajak musyawarah mengenai konsep dan visi misi desa wisata yang akan dikembangkan. Aktor-aktor di desa ini harus dapat memahami benar dampak dari pengembangan desa wisata, baik dampak positif maupun negatifnya. Mereka juga harus sadar, bahwa mewujudkan desa wisata memerlukan proses yang tidak instan dan mudah. Diperlukan proses yang cukup panjang dan kedewasaan dalam penyelesaian masalah yang timbul selama proses menuju desa wisata.